Kembali ke Artikel
Pemprov Dukung UU Cipta Kerja untuk Pelayanan Publik di Kaltim Foto: Istimewa
07 Aug/2021

Pemprov Dukung UU Cipta Kerja untuk Pelayanan Publik di Kaltim

07 Aug 2021 Berita Utama

PARADASE.id - Pemprov Kaltim pada dasarnya siap menindaklanjuti dan melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam kaitannya terhadap pelayanan publik di Kalimantan Timur. 

 

Demikian ditegaskan Gubernur Kaltim Isran Noor saat mengikuti Ngobrol Virtual Bareng Ombudsman RI dengan tema "Kebijakan Investasi Pasca UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Pelayanan Publik" dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (5/8/2021).

 

“Intinya kami siap. Sembari menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI,” tegas Isran Noor.

 

Sebenarnya, lanjut Isran, untuk mendukung implementasi perizinan dan investasi di daerah terkait UU Cipta Kerja, Pemprov Kaltim memiliki beberapa dasar pelaksanaan pelayanan perizinan dan investasi di Kaltim, yaitu Perda Nomor 6/2015 tentang pedoman dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah. 

 

Selanjutnya, Pergub Nomor 18/2016 tentang pedoman dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah. Terakhir, Pergub Kaltim Nomor 8/2021 tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu, dimana gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP, meliputi kewenangan perizinan dan nonperizinan.  

 

“Yang jelas kita ingin melaksanakan amanat dan perintah UU tersebut di bidang investasi dan usaha, serta membangun kesempatan kerja di Kaltim,” kata Isran. 

 

Mantan Bupati Kutai Timur ini menyoroti paparan  dari Ombudsman RI terkait pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah menjadi yang paling banyak dilaporkan atau menjadi terlapor, terkait dengan proses perizinan dan investasi di wilayah masing-masing. Namun, lanjut Isran Noor, tidak ada perusahaan, khususnya di sektor pertambangan yang dilaporkan karena beroperasi secara ilegal. 

 

“Ini harus menjadi perhatian. Setelah kebijakan perizinan diambil pemerintah pusat, daerah dalam hal ini gubernur dan bupati/wali kota tidak ada kewenangan untuk melakukan pengawasan, semua ranahnya pemerintah pusat. Ini harus ditindaklanjuti,” ucap Isran Noor dalam paparan singkatnya. 

 

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Dr Mokh Najih mengatakan seiring dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, aspek investasi menjadi isu yang penting dan menjadi bagian dalam pelayanan publik. 

 

“Untuk itu kita di sini membahas bersama bagaimana agar penyelenggaraan pelayanan publik dengan terbitnya UU Cipta Kerja betul-betul dapat melahirkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia,” ujarnya. (*)

 

 

Editor  : Umil Surya

Sumber Kaltimprov

Article Lainnya


Kemenkeu Atur Aset DKI Jakarta Rp1.000 T untuk Danai Proyek  Ibu Kota Baru

Kemenkeu Atur Aset DKI Jakarta Rp1.000 T untuk Danai Proyek Ibu Kota Baru

PARADASE.id - Total aset di DKI Jakarta yang mencapai Rp1.000 triliun pada tahun 2020, bakal dijual ...

UMP 2022 Naik Rp33 Ribu, Wagub Kaltim Minta Pekerja Bersyukur

UMP 2022 Naik Rp33 Ribu, Wagub Kaltim Minta Pekerja Bersyukur

PARADASE.id - Pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional se...

31.624 ASN Terima Bansos, Tri Rismaharini: Akan Dikembalikan ke Daerah

31.624 ASN Terima Bansos, Tri Rismaharini: Akan Dikembalikan ke Daerah

PARADASE.id - Puluhan ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif ditemukan sebagai peneri...

Juarai Turnamen 360 Event in Action Kota Samarinda, Tim Futsal Kota Taman Berpeluang Lanjut ke PON Porprov 2022

Juarai Turnamen 360 Event in Action Kota Samarinda, Tim Futsal Kota Taman Berpeluang Lanjut ke PON Porprov 2022

PARADASE.id - Tim Futsal Kota Taman FC berhasil meraih juara pertama pada turnamen 360 Event in Acti...

JELAJAH