Kembali ke Artikel
Pemkot Balikpapan Perketat Pengawasan di Perbatasan Kukar dan PPU Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Balikpapan Zulkifli. (NewsProkal)
24 Nov/2021

Pemkot Balikpapan Perketat Pengawasan di Perbatasan Kukar dan PPU

24 Nov 2021 Lintas Kota

PARADASE.id - Pemkot Balikpapan bakal memperketat pengawasan di tiga wilayah perbatasan, yakni kawasan  Balikpapan Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan Utara serta Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kukar.

 

Pengetatan pada perbetasan ini dilakukan setelah ditemukan penambangan batu bara ilegal di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

 

Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli mengatakan, tim yang melakukan pengawasan perbatasan sebenarnya sudah ada di Bagian Perkotaan sehingga nantinya akan di koordinasikan.

 

“Tim pengawasan tetap ada di Bagian Perkotaan, tinggal Bagian Perkotaan yang mengkoortdinasikan, karena urusan batas wilayah di Bagian Perkotaan (yang) secara teknis menangani operasionalnya,” ujarnya dikutip dari Suara.com, Selasa (23/11/2021)

 

Menurutnya, Bagian Perkotaan bisa menyusun rencana dan jadwal pengawasan terpadu sehingga bisa lebih ketat. Kemudian bisa juga bekerjasama dengan Forum Komuniasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

 

“Misalnya kalau camat pengawasannya harus bersama-sama dengan forkompimcam maupun babinsa, kamtibmas, bahkan RT dilibat, kerja tim,” katanya.

 

Kemudian, pihaknya harus memperhatikan sarana dan prasarana pendukung, di antaranya kendaraan. Karena lokasi ataupun medan yang harus diawasi wilayahnya rata-rata cukup sulit untuk dijangkau.

 

“Ditunjang dengan saprasnya, misalnya kalau ke wilayah pedalaman (hutan) harus gunakan mobil yang bisa menyesuaikan jalan yang sulit. Kalau motor kan gak mungkin motor yang kecil itu, berarti harus ditunjang sapras, harus koordinasi dfengan Pemda, OPD yang punya,” pungkasnya. (*)

 

 

Editor : Umil Surya

Sumber Kaltimtoday

Article Lainnya


DPRD Bontang Siapkan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan

DPRD Bontang Siapkan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan

BONTANG - Salah satu tugas legislator di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bontang adalah membuat regul...

Komisi II DPRD Bontang Pertanyakan Rencana Revisi UU Miras

Komisi II DPRD Bontang Pertanyakan Rencana Revisi UU Miras

BONTANG-- Tak kunjung ada inisiatif dari Pemerintah Kota Bontang untuk merevisi Peraturan Daerah (Pe...

Kemendikbud Luncurkan Aturan Penggunaan Baju Adat Bagi Siswa Sekolah, Astuti: Lebih Baik  Gunakan Batik Lokal

Kemendikbud Luncurkan Aturan Penggunaan Baju Adat Bagi Siswa Sekolah, Astuti: Lebih Baik Gunakan Batik Lokal

BONTANG---Kemendikbud Ristek Mencetus Aturan Berpakaian Adat Kepada Siswa Sekolah Dasar, Menengah Pe...

Ketua Komisi III DPRD Bontang Jadwalkan Turun Langsung Mengawasi Pembangunan Proyek Pemkot Bontang

Ketua Komisi III DPRD Bontang Jadwalkan Turun Langsung Mengawasi Pembangunan Proyek Pemkot Bontang

BONTANG--Ketua Komisi III DPRD Bontang. Amir Tosina pesimis pembangunan proyek Pemerintah Kota akan ...

JELAJAH