Kembali ke Artikel
Otoritas Pengaturan ABK Dipindah dari KKP ke Kemenaker Pemerintah memindah pengaturan anak buah kapal dari KKP ke Kementerian Ketenagakerjaan. Rancangan peraturan pemerintah soal pemindahan itu sedang menunggu persetujuan Jokowi. Ilustrasi. (Istimewa)
31 Jul/2020

Otoritas Pengaturan ABK Dipindah dari KKP ke Kemenaker

31 Jul 2020 Berita Terkini

PARADASE.id -  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan rancangan Peraturan Pemerintah terkait perlindungan anak buah kapal atau ABK Indonesia telah selesai dibahas. Beleid tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.

Dengan beleid tersebut nantinya aturan soal penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di laut yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan dipindahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Nantinya, lanjut Ida, peraturan tersebut juga akan mengatur upah yang dibayarkan kepada ABK. Ia memastikan kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KKP dan Kementerian Perhubungan untuk memberikan perlindungan kepada ABK.

 

"Perlindungan pemerintah terkait pekerja awak kapal perikanan dan armada sudah selesai dan tinggal ditandatangani oleh presiden," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (30/7).


Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menuturkan selama ini perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) terutama anak buah kapal (ABK) pelaut dan kapal ikan masih berantakan.


Tak hanya aturan yang tumpang tindih, pengaturan tata kelola dan kewenangan dari mulai proses perekrutan hingga penempatan juga masih belum jelas.


Padahal pemerintah harusnya sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Perikanan sebagai amanat pasal 64 Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.


"
Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan. Pak Presiden menyetujui dalam bentuk PP. Pada 17 Agustus memaknai kemerdekaan, Satgas juga akan dibentuk ini untuk memerdekakan PMI kita dari jeratan yang saya sebut pemodal jahat dengan oknum tertentu dengan atribut kekuasaan yang terlihat bisnis kotor yang mengeksploitasi mereka selama ini," tuturnya. (*)

 



Editor : Umil Surya
Sumber CNN Indonesia

Article Lainnya


Usai Diresmikan, Pasar Tamrin Dievaluasi Selama 90 Hari

Usai Diresmikan, Pasar Tamrin Dievaluasi Selama 90 Hari

PARADASE.id – Dinas Koperasi, Usaha, Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Bontang akan...

Operasi Patuh Mahakam 2020 Temukan 236 Pengendara Pelanggar Lalu Lintas

Operasi Patuh Mahakam 2020 Temukan 236 Pengendara Pelanggar Lalu Lintas

PARADASE.id – Tak kurang 236 pengendara mendapatkan penindakan dalam Operasi Patuh Mahakam 202...

Boleh Buka Sekolah, Berikut Daftar Wilayah Zona Kuning

Boleh Buka Sekolah, Berikut Daftar Wilayah Zona Kuning

PARADASE.id - Alasan dibalik rencana pemerintah untuk membuka kembali kegiatan sekolah tatap muka se...

Enam Pusat Pelayanan Publik Baru bagi Warga Bontang

Enam Pusat Pelayanan Publik Baru bagi Warga Bontang

PARADASE.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meresmikan enam bangunan fasilitas pelayanan publik d...

JELAJAH