Kembali ke Artikel
Nasib Warisan Sosial Budaya Daerah di Tangan Ibu (Kota) Negara Baru Ilustrasi : Media Indonesia
13 Mar/2020

Nasib Warisan Sosial Budaya Daerah di Tangan Ibu (Kota) Negara Baru

13 Mar 2020 Berita Utama

PARADASE.ID. Topik mengenai pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, menjadi isyu seksi setahun terakhir ini.

Sejak diumumkan Presiden Joko Widodo September 2019, perbincangan tentang IKN tersuguh demikian ringannya. 

 

Dari percakapan awak kapal motor penyeberangan Penajam-Balikpapan hingga diskusi serius yang digelar di hotel berbintang. Banyak yang optimis, tidak sedikit yang pesimis, ada juga yang skeptis.

 

Masyarakat mengemukakan pendapatnya dari sisi berbagai aspek yang terimbas langsung pembangunan ibukota. Dari aspek sosial, ekonomi, politik budaya, dan pertanahan. Tata guna tanah masyarakat, dan batas administratif hutan dan tanah adat. 

 

Masalah hak kepemilikan dan klaim kepemilikan tanah menjadi krusial di masyarakat penyangga ibukota dan di beberapa daerah Kalimantan Timur. Sengketa kepemilikan paling banyak ditemukan adalah tumpang tindih atau klaim kepemilikan tanah yang lebih dari satu satu orang. 

 

Adanya rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur menjadi momentum untuk menyelesaikan berbagai masalah yang telah cukup lama terjadi. Permasalahan kepemilikan tanah misalnya, tidak pernah dituntaskan dan telah menjadi sumber konflik tidak saja antar entis namun juga lintas generasi. Dari berbagai Fokus Group Dikusi dan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh masyarakat, permasalahan sosial yang mengemuka adalah: 1) terkait kepemilikan dan batas tata guna tanah, 2) terpinggirnya identitas dan nilai kebudayaan masyarakat asli, serta 3) hilangnya kesempatan kerja dan berusaha.

 

Khusus tentang masalah pertanahan, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan perundangan mengenai penentuan batas-batas hutan telah mengatur perlunya proses rembuk di tingkat desa, namun pada kenyataannya rembuk dengan masyarakat minim dilakukan.

 

Persoalan tumpang tindih kepemilikan dan batas tata guna tanah ini berakar pada lemahnya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Banyak kasus tumpang tindih wilayah hutan atau tambang dengan lahan masyarakat, termasuk pemilik sertifikat dan tanah hutan adat. 

 

Terdapat tiga jenis bukti kepemilikan lahan yang umumnya ditemui, yaitu: 1) tanam tumbuh; 2) segel/girik/surat Keterangan Tanah; dan 3) sertifikat tanah. Tanam tumbuh, merujuk hukum adat masyarakat asli, adalah mereka yang mengelola sebuah lahan pertama kali yang berhak atas pengelolaan lahan tersebut. 

 

Sedangkan segel umumnya dikeluarkan kepala desa, baik untuk jual beli, surat hak waris, maupun surat hibah. Dalam berbagai kasus, pengeluaran segel sebagai bukti kepemilikan lahan tidak disertai oleh pengukuran dan pengecekan lapangan, atau penulisan batas lahan tidak  akurat, sehingga akhirnya menyebabkan tumpang tindih kepemilikan. Beberapa masyarakat menyatakan memiliki sertifikat, yang biasanya diterbitkan pada lahan penggunaan lain (APL). 

 

Namun di lapangan faktanya terjadi tumpang tindih dengan wilayah hutan lindung atau konservasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan (sumber : Laporan Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur; Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

 

Memindah ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara bukan pekerjaan ringan. Sebelum pemerintah berpikir ke arah sana, tentu saja sejuta kajian terkait pemindahan ibukota telah dilakukan.

 

Termasuk sepenggal cerita yang disisipkan Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. 

Hadi Mulyadi mengungkapkan percakapan singkatnya dengan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan orang nomor satu Indonesia ke Kaltim beberapa waktu lalu.

 

"Di dalam kabin mobil saya katakan Kaltim ini miniatur Indonesia, Pak. Hampir semua suku bangsa ada di sini, hidup berdampingan dan rukun," kata Hadi Mulyadi dalam pengarahannya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) Muslimat NU Kaltim (7/3/2020). 

 

Menurut Hadi dari riwayat sejarahnya Kaltim relatif aman dibandingkan wilayah Kalimantan lain. Kerusuhan seperti yang pernah terjadi di Sambas (Kalbar) dan amuk massa di Sampit Kalteng, tidak terjadi di Kalimantan Timur.  “Kaltim sangat kondusif,” kata Hadi.

 

Dari aspek popularistas daerah, Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura melalui museum Mulawarman  Tenggarong mewartakan jalinan kerjasama bilateral antar kerajaan di nusantara. 

 

Adanya seperangkat gamelan menjadi bukti pertalian baik antara Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dengan Kesultanan Yogyakarta. Dari hubungan antar daerah hingga Muhibbah manca negara museum Mulawarman menghimpun artefak budaya yang membunyikan banyak makna. 

 

Bukti fisik penanda hubungan internasional dapat ditemukan dari aneka ragam peralatan makan bercirikan khas China. Dengan bukti sejarah tersebut dapat  diterjemahkan keberadaan Kerajaan Kutai di Kaltim telah dikenal sejak zaman dahulu. 

 

Demikian ungkap Hadi yang terpilih dalam pemilihan Gubernur mendampingi Isran Noor.

Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang diterbitkan Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, 2019, itu dipresentasikan dalam dialog Kebudayaan Nasional  dan IKN di Bogor Februari lalu.

 

Mencuat beberapa aspek sosial yang sejatinya menjadi kekuatiran banyak pihak andai ibukota benar-benar berdiri di Kalimantan Timur. Seperti kesenjangan pendidikan dan ekonomi, ditengarai akan melebar dengan masuknya para pendatang berlatar belakang ASN. Tim ahli Bappenas mencatat 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun) yang berkantor di Jakarta akan menempati pos barunya di ibukota Panajem Paser Utara. 

 

Jumlahnya bertambah lagi apabila ASN pindah ke Kaltim  memboyong serta keluarga dan masuknya para pendatang pelaku ekonomi lainnya. 

 

Daerah-daerah baru akan terbuka, diikuti  percampuran budaya dan pengeseran nilai sosial yang terjadi dengan sendirinya. Banyak pihak mengharapkan   Pemindahan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga tidak menyebabkan terpinggirnya masyarakat lokal oleh pendatang.

 

Beberapa orang menguatirkan nasib warisan sosial budaya asli Kalimantan digempur serangan kedatangan para pendatang. Rasa cemas tersebut mengemuka dalam focus group discuss atau kelompok diskusi yang menjadi sumber data kajian. 

 

Secara intensif dan berkelanjutan tim telah menggali informasi dari masyarakat secara mendalam (indept). Masyarakat mengungkapkan agar pembangunan IKN tidak memerlebar kesenjangan yang ada, tetapi justru menjadi momentum untuk membangun sumber daya manusia Kalimantan Timur agar meningkat kesejahteraannya. 

 

Masyarakat berharap bahwa ibu kota baru dapat memberdayakan mereka dalam bentuk antara lain: Pendidikan tinggi dan inovatif yang bisa mengejar ketertinggalan dan menyetarakan mereka dengan masyarakat lainnya; 

Kesempatan kerja dan keterlibatan dalam pembangunan berbagai infrastruktur IKN; Kesempatan menjadi ASN melalui pemberian kuota bagi pemuda penduduk asli Kalimantan Timur; dan Penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan IKN, karena masyarakat asli memiliki keunggulan komparatif dari kehidupannya yang dekat dengan alam. 

 

Adanya IKN meminggirkan Warisan Nilai Budaya  ?!

 

Keragaman budaya Kalimantan Timur hidup dan dijaga ketat oleh masyarakatnya. Unsur kebudayaan yang disebut Koentjaraningrat meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian  hidup bersama sebagai bagian dalam kearifan lokal masyarakat Kalimantan.

 

Kearifan lokal mencakup praktik-praktik baik, pengetahuan, nilai, modalitas dan sarana, serta tradisi.

 

Pada suku Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan, salah satu nilai kebersamaan dan sistem religi dapat ditemukan dalam bentuk rumah panjang. Suku Dayak yang dalam menjalani kehidupan sehari-hari berpusat kepada alam dan hutan. 

 

Rumah lamin (disebut juga lou/rumah betang/amin ayaq) dikenal sebagai rumah panggung panjang yang dapat ditinggali oleh 12-30 keluarga, dan dapat menampung lebih dari 100 orang. 

 

Di kalangan masyarakat Dayak, ada kelompok-kelompok struktural yang berperan dalam kehidupan di tingkat kampung yakni Komunitas Sekampung, Kerabat Serumah Induk, dan Keluarga Serumah. 

 

Juga ada struktur otoritas yang berfungsi otoritatif dan koordinatif, yakni Kepala Kampung dan Kepala Adat, Tetua Kerabat Serumah Induk, dan Tetua Keluarga Serumah. 

 

Pada bagian rumah lamin, terdapat ukiran-ukiran yang memiliki makna menjaga penghuni dari bahaya dan tampilan unsur alam seperti pengelolaan hutan. Rumah panjang pasa zaman sekarang ini sudah banyak yang tidak berfungsi sebagai tempat tinggal, namun masih digunakan sebagai balai pertemuan berbagai kegiatan suku Dayak Basap di Desa Jonggon dan Dayak Benuaq di Loa Kulu.

 

Burung Enggang

 

Symbol budaya sekaligus symbol religi masyarakat suku Dayak.  Burung Enggang banyak dijumpai sebagai pada ukiran, tugu belawing dan peti kubur (lungun). Burung Enggang merupakan simbol kedewataan, kehormatan dan kesucian. 

Burung Enggang dianggap sebagai penghubung dunia atas langit (sang pencipta) dengan dunia bawah atau tanah (makhluk hidup). Burung Enggang dipercaya sebagai penjelmaan panglima burung di hutan pedalaman dan banyak digunakan sebagai hiasan kepala orang-orang terhormat suku Dayak. Warna putih dan hitam burung Enggang juga mencerminkan ketegasan seorang pemimpin.

 

Dengan adanya rencana pembangunan ibukota negara, kegelisahan akan hilangnya simbol dan pusat-pusat budaya menjadi semakin dekat. Dinamika pembangunan dan modernisasi akan merambah jauh hingga pedalaman Kalimantan. Situs budaya berupa kuburan keramat yang dianggap sakti bisa jadi memudar pesonanya. 

 

Objek wisata batu dinding akan digeser dengan objek wisata budaya berbasis teknologi. Anak-anak muda semakin terlepas dari akar budaya, enggan mengenal lebih jauh sejarah kebudayaan asli daerahnya. Para penari dan seniman suku Dayak asli mulai langka diminati.

Masyarakat adat yang masih melaksanakan ritual budaya dan melakoni tapa unik seperti memelihara telinga panjang, menjadi pemandangan jarang bahkan asing di mata suku pribuminya.

 

Meskipun khawatir harapan pengembangkan budaya daerah dan potensi wisata tidak ayal juga.

Wisata budaya berbasis sungai seperti lomba ketinting, festival klotok dan ragam potensi wisata hendaknya bisa dikembangkan supaya semakin mendunia seiirng pindahnya IKN ke negara Borneo.

 

Pemerintah hendaknya mengembangkan identitas baru berlatar budaya lokal, memerkuat sistem tradisi dalam upaya melestarikan budaya yang sudah mengakar tegar di masyarakat Kalimantan khususnya suku Dayak. Beberapa event budaya seperti erau, belian, kesenian dan olahraga tradisonal  bisa dibawa dalam agenda nasional. 

 

Ibu kota negara baru bukan pintu masuk kepunahan budaya asli Kalimantan, namun itikad baik turut mengembangkan kebudayaan dan  nilai-nilai lokal agar semakin mengakar dan memiliki daya tarik terhadap kedatangan turis domestik dan mancanegara. (***)

 

 

Penulis: R. Indra

Editor: Umil Surya

 

 

Article Lainnya


DPRD dan Pemkot Bontang Sepakat Harus Ada Kajian Tandingan Klaim Aman PT IMM

DPRD dan Pemkot Bontang Sepakat Harus Ada Kajian Tandingan Klaim Aman PT IMM

PARADASE.id - Wacana pemanfaatan air dari bekas lubang tambang batu bara PT Indominco Mandiri (IMM) ...

Dalam Bayang-bayang Banjir Musiman

Dalam Bayang-bayang Banjir Musiman

MASIH kental di ingatan Romi Rizka, ia bersama warganya di RT 41 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontan...

Salah Persepsi Hingga Abai UU Kerap Sebabkan Perselisihan Hubungan Industrial

Salah Persepsi Hingga Abai UU Kerap Sebabkan Perselisihan Hubungan Industrial

PARADASE.id – Perselisihan hubungan kerja masih kerap terjadi antara pekerja dan perus...

Kasus Narkotika Dominasi Persidangan PN Bontang, Banyak Pelaku Tak Jera Meski Dihukum Berat

Kasus Narkotika Dominasi Persidangan PN Bontang, Banyak Pelaku Tak Jera Meski Dihukum Berat

PARADASE.id – Terhitung sejak Januari hingga Juli 2020, Pengadilan Negeri (PN) Kota Bontang te...

JELAJAH