Kembali ke Artikel
Mimpi Panjang Kilang Bontang Ilustrasi kilang minyak PT Pertamina (Persero). (Foto: CNBCIndonesia)
15 Jun/2020

Mimpi Panjang Kilang Bontang

15 Jun 2020 Berita Utama

DIWACANAKAN sejak 2015, pembangunan kilang minyak Pertamina raksasa di Bontang disambut meriah oleh publik Bontang. Kota Taman masuk sebagai salahsatu kota dalam proyek strategis nasional kemandirian energi. Digadang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja, investasi industri yang menggiurkan hingga penunjang ekonomi lainnya.

 

Tapi sepekan terakhir, nasib pembangunan kilang minyak baru atau Grass Root Refinery (GRR) Pertamina di Kota Bontang, Kalimantan Timur, kian samar. Keputusan Pertamina menunda pembangunan kilang itu menghempas mimpi besar Kota Bontang yang kini sibuk membangun citra sebagai kota industri.

 

Dalam keterangan persnya, Jumat (5/6/2020), Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengatakan rencana pembangunan GRR Bontang berkapasitas 300 juta barel per hari (million barel crude per day/ mbcd) itu ditunda. Namun, Ignatius tidak memberi sinyal pembatalan rencana pembangunan kilang di Bontang lantaran masih membuka potensi kelanjutan proyek besar tersebut kala menjawab pertanyaan media.

 

“(Rencana pembangunan kilang) Bontang, jalan. Namun, partnernya tidak melanjutkan. Kami hold dulu dan kaji kebutuhannya seperti apa,” kata pria yang akrab disapa Lete itu.

 

Urung pembangunan kilang Bontang kali ini lebih menyorot Overseas Oil and Gas LLC (OOG) selaku partner yang disebutkan mengundurkan diri dari kerjasama investasi senilai 15 miliar USD atau setara Rp 210 triliun (jika kurs Rp 14.000 terhadap 1 USD).

 

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengungkapkan Pertamina menilai OOG LLC, perusahaan gas dan minyak bumi asal Oman, tidak dapat memenuhi milestone yang sudah tertulis di dalam Frame Work Agreement dengan Pertamina.

 

“Pasca tidak ada kesepakatan dengan partner, Pertamina memutuskan untuk kembali melakukan kajian mendalam tentang supply and demand sebelum membicarakan kembali dengan stakeholders terkait,” ungkap Fajriyah melalui aplikasi perpesanan ketika dihubungi Paradase.id, Rabu (10/6) lalu.

 

Secara garis besar dalam nota kesepahaman, OOG berkomitmen menyanggupi pembangunan kilang berkapasitas 300 ribu barrel/hari di Bontang dan seluruh nilai investasi sebesar US$15 miliar itu berasal dari OOG. Investasi sebesar itu juga harus meliputi integrasi dengan kilang Petrokimia. Pertamina menilai, OOG tidak memperlihatkan progres dalam tata waktu pelaksanaan sesuai tahapan dalam kesepakatan.

 

Disinggung terkait rencana pembangunan kilang minyak di Bontang yang masuk dalam proyek nasional revitalisasi kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) itu, Fajriyah menjawab Pertamina masih melakukan kajian investasi. “Untuk hal-hal lainnya seperti investasi, lokasi dan lahan masih dalam kajian,” sebutnya.

 

Kendati pembangunan GRR Bontang masuk dalam RDMP, Fajriah masih enggan banyak membahas upaya Pertamina mencari mitra investasi baru menggantikan OGG. Saat ini, Pertamina mengambil kebijakan memaksimalkan revitalisasi kilang pada lokasi yang telah berjalan.

 

“Secara paralel, Pertamina saat ini fokus mempercepat pembangunan atau pengembangan kilang-kilang eksisting yang tahap pembangunanya sudah berjalan,” katanya.

 

Sudah Banyak Keringat Dikeluarkan

 

Drama rencana pembangunan kilang minyak baru di Bontang ini menghabiskan banyak sumber daya dan memeras energi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang Puguh Harjanto mengatakan Pemkot dan DPRD Bontang telah berupaya memenuhi sejumlah syarat agar kilang dapat dibangun.

 

Tim percepatan pembangunan yang awalnya dikomandoi Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dibentuk. Kemudian menunjuk Bapelitbang hingga kini DPM-PTSP Kota Bontang diamanatkan sebagai leading sector di daerah. Tim ini bertanggungjawab menyiapkan segala kebutuhan sesuai kewenangannya seperti perizinan, mempersiapkan ketersediaan lahan dan seabrek dokumen lain.

 

Pemerintah Bontang diminta menyiapkan lahan mulanya paling tidak seluas 500 hektare (ha) untuk pembangunan fasilitas ini. Namun belakangan, Pertamina maupun OOG menyebut angka 1.000 ha karena menambahkan pabrik petrokimia beserta fasilitas penunjang dalam kawasan industri tersebut. Neni mengangguk tanda sanggup. DPRD Bontang juga berkomitmen mendukung semua kebutuhan melalui fungsi legislatifnya. Lawatan Komisi II pada 2015 silam ke Kementerian ESDM dan Pertamina guna memastikan proyek kilang ini terus berjalan.

 

Dibuktikan dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang 2012-2032. Disahkan Desember 2019, Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Bontang 2019-2039 dibuat demi memuluskan proyek strategis ketahanan energi nasional ini. Bontang, bersama Dumai dipilih menjadi wilayah pembangunan kilang baru ditambah revitalisasi empat kilang lainnya.

 

Program pembebasan lahan kawasan peruntukan industri Bontang di Kelurahan Bontang Lestari seluas 1.236,61 ha tertulis dalam perda terbaru. Menyebutkan pihak swasta, BUMN dan BUMD sebagai sumber pendanaan sekaligus instansi pelaksana. “Secara garis besar Pemkot Bontang telah menyelesaikan tugasnya melalui Perda RTRW yang telah rampung,” kata Puguh saat ditemui, Selasa (9/6).

 

Seingatnya, pemerintah pusat maupun manajemen Pertamina telah tiga kali melakukan kunjungan ke Bontang pada tahun lalu memberikan masukan perihal Perda RTRW Kota Bontang 2019-2039. Selama perampungan perda ini, tak sedikit pula ketegangan antara pemerintah dan DPRD maupun masyarakat yang kawasannya diklaim masuk dalam lahan kilang. Tidak kurang seribu kepala keluarga harus direlokasi dan hingga kini masih dilakukan kajian.

 

Puguh mengaku belum menerima surat resmi dari pusat maupun Pertamina jika pembangunan kilang diputuskan ditunda atau akan dipindah ke daerah lain. Sejauh ini, ia hanya mendapati kabar OOG selaku mitra strategis disebut mengundurkan diri. “Info yang kami dapat hanya sebatas mendapatkan kabar dari pemberitaan di media saja. Belum ada surat resmi, padahal pembangunan kilang Pertamina di Bontang merupakan program Presiden Jokowi di period kedua ini,” ungkap Puguh.

 

Hematnya, terwujudnya pembangunan kilang tak hanya bermanfaat bagi Bontang namun akan berimbas pada peningkatan ekonomi Kaltim secara luas. Berkaca dari Kota Balikpapan yang kuota produksi minyaknya terus bertambah dari tahun ke tahun, ragam manfaat telah dinikmati Kaltim khususnya Kota Minyak.

 

“Untuk di tahun 2020, Kilang Pertamina Balikpapan kembali mengalami penambahan kuota menjadi 350.000 barrel per hari.  Apalagi jika dilihat secara turunan tidak memungkinkan Bontang bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar lagi,” tuturnya.

 

Enggan berpangku tangan, pemerintah Bontang membuka peluang bagi investasi industri lain yang berminat mengelola lahan yang telah disiapkan. Itu jika benar pembangunan kilang tertunda atau menguap.

 

“Kami juga tidak menutup diri untuk tetap mengeksplor, artinya lokasi yang sejak awal ditetapkan untuk kilang juga dapat digunakan untuk industry lainnya sekarang bagaimana caranya kita untuk kita bisa menarik investor ke Bontang jika memang kilang tersebut ditunda pembangunannya,” jelasnya.

 

Daerah Kebingungan

 

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengaku tak tahu pasti penyebab pembangunan kilang Pertamina Bontang ditunda. Anggota Komisi II Sutomo mengatakan, pihaknya hanya tahu gonjang-ganjing penundaan dari pemberitaan media semata. Serupa Pemerintah Kota Bontang yang belum menerima surat resmi dari pusat dan Pertamina.

 

“Saya memang ada dengar kilang Bontang ditunda karena mundurnya investor dari Oman, tapi saya belum memahami secara teknis penyebab kilang tersebut ditunda.  Apakah benar ditunda, dibatalkan atau dipindah ke daerah lain karena sempat juga saya baca di pemberitaan kalau kilang tersebut mau dipindah,” kata Sutomo Jabir kepada Paradase melalui sambungan telepon, Sabtu (12/6).

 

Awalnya, legislator PKB ini mengira pembangunan kilang Bontang terkendala akibat wabah virus corona sehingga prosesnya jalan di tempat. Sampai akhirnya ia membaca berita jika partner Pertamina dari Oman yang menarik diri.

 

“Saya belum tahu apa penyebab utamanya, kemungkinan visiable study-nya tidak menopang dan prospek untuk bangun di Bontang atau ada kendala teknis lain. Yang disayangkan, potensi nilai investasi dari kilang itu terancam hilang jika batal,” ungkap Sutomo.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir (kiri) dan Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam. (Foto: Abdi/Paradase.id)
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir (kiri) dan Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam. (Foto: Abdi/Paradase.id)

 

Tanda tanya penundaan kilang juga singgah di benak Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam. Ia mengaku Pemerintah Kota (Pemkot) maupun DPRD belum menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian ESDM dan Pertamina. Kendati demikian, Rustam kekeuh Bontang adalah lokasi yang tepat untuk pembangunan fasilitas kilang karena telah ditunjang infrastruktur pendukung.

 

Ia menawarkan fasilitas kilang Badak LNG, anak perusahaan Pertamina, yang telah terbangun. “PT Badak kan ada delapan train dan sisa dua saja yang difungsikan, tentu Pertamina tidak ingin juga melihat itu menjadi onggokan besi tua," kata Rustam, Senin pekan (8/6) lalu.

 

Yang jadi penekanan politisi Golkar ini, ia menolak jika ada intervensi ambisi politik tertentu dalam penundaan pembangunan kilang Bontang. Mundurnya OOG selaku investor dinilai cukup menjelaskan alasan pembangunan kilang Bontang mandek. "Makanya janganlah hal ini justru di goreng-goreng sana-sini. Apalagi sampai dikait-kaitkan ke dalam persoalan politik," ungkapnya.

 

Soal prospek, Sutomo menilai proyek strategis itu dapat memacu peningkatan ekonomi dan investasi bagi Bontang, Kutai Timur dan Berau secara signifikan. Komisi II DPRD Kaltim disebut akan menjadwalkan pertemuan dengan Pertamina.

 

“Ke depan kita akan melakukan hearing dengan Pertamina terlebih dahulu untuk mengetahui apa penyebab utama sehingga ditundanya pembangunan kilang. Kami juga meminta gambaran prospek dari kilang minyak tersebut seperti apa agar kami mengetahui apa yang harus kami support dan bantuan seperti apa yang dibutuhkan nantinya,” ungkapnya.

 

Komisi II DPRD Kaltim menaruh harapan besar kilang tetap dibangun sebagai bagian dari upaya Bontang mewujudkan kota pusat industri petrokimia dan kondesat sesuai RPJP Kaltim.

 

“Adanya kilang Pertamina di sana tentu akan semakin menghidupkan indutri yang ada, minimal bisa menambah penyerapan tenaga kerja lokal, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang dan sebagai penyangga ekonomi untuk warga sekitar tentunya,” harapnya. (*)

 

Penulis: Aji Sapta Dian Abdi

Editor: Umil Surya

Article Lainnya


DPRD dan Pemkot Bontang Sepakat Harus Ada Kajian Tandingan Klaim Aman PT IMM

DPRD dan Pemkot Bontang Sepakat Harus Ada Kajian Tandingan Klaim Aman PT IMM

PARADASE.id - Wacana pemanfaatan air dari bekas lubang tambang batu bara PT Indominco Mandiri (IMM) ...

Dalam Bayang-bayang Banjir Musiman

Dalam Bayang-bayang Banjir Musiman

MASIH kental di ingatan Romi Rizka, ia bersama warganya di RT 41 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontan...

Salah Persepsi Hingga Abai UU Kerap Sebabkan Perselisihan Hubungan Industrial

Salah Persepsi Hingga Abai UU Kerap Sebabkan Perselisihan Hubungan Industrial

PARADASE.id – Perselisihan hubungan kerja masih kerap terjadi antara pekerja dan perus...

Kasus Narkotika Dominasi Persidangan PN Bontang, Banyak Pelaku Tak Jera Meski Dihukum Berat

Kasus Narkotika Dominasi Persidangan PN Bontang, Banyak Pelaku Tak Jera Meski Dihukum Berat

PARADASE.id – Terhitung sejak Januari hingga Juli 2020, Pengadilan Negeri (PN) Kota Bontang te...

JELAJAH