Kembali ke Artikel
Jatuh Bangun Dunia Kerja Melepas Jerat Pandemi Ilustrasi. (retrorocket/Getty Images)
07 Jul/2020

Jatuh Bangun Dunia Kerja Melepas Jerat Pandemi

07 Jul 2020 Berita Utama

JEMARINYA lincah bergerak dari tab satu ke tab lainnya. Mengandalkan smartphone android tampak kelas menengah, mata Intan tajam memperhatikan surat digital di setiap laman Chrome yang ia buka. Sementara bibirnya bergerak cepat membaca baris demi baris poin di dalamnya.

 

“Oh ya maaf, Pak. Sekarang ya sering begini, lihat-lihat informasi lowongan kerja lewat HP. Tapi tidak banyak pilihan, malah sepertinya tidak ada pekerjaan untuk saya sekarang. Namanya juga cuma lulus SMA,” kata Intan. Nama samaran perempuan 22 tahun yang sejak akhir April lalu dirumahkan dari pekerjaannya. Ia enggan nama terangnya disebut.

 

“Saya gak enak, takut menyinggung tempat saya bekerja,” lirihnya.

 

Sikap Intan wajar. Saat ia mengetahui akan dirumahkan, atasannya berpesan jika kondisi usaha membaik ia akan kembali dipanggil. “Masih ada harapan.” Mungkin itu yang ia pikirkan.

 

Tapi dua bulan sudah sejak ia tak bekerja. Juga tak digaji selama dirumahkan. Keuangan perusahaan tak memungkinkan memberi upah pekerja dengan dalih terdampak pandemi virus corona. Paling tidak, alasan itu yang Intan ingat kala ditanya alasan ia dirumahkan.

 

Kurang lebih begitu sih bahasanya bos kemarin. Gak cuma saya, ada beberapa teman kerja yang lain juga dirumahkan bersamaan,” ucap Intan mengingat-ngingat.

 

Kebijakan perusahaan merumahkan karyawannya, seperti yang dialami Intan, dengan alasan terdampak pandemi digambarkan Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Syaifullah. Paling tidak, sudah ratusan pekerja mengalami nasib serupa sejak status Kejadian Luar Biasa (KLB) Virus Corona diberlakukan pada 23 Maret  hingga Juni 2020 lalu.

 

Syaifullah menjabarkan, sebanyak 351 orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan selama periode tersebut. Data Disnaker Bontang menyebutkan, 100 pekerja di-PHK dan 251 pekerja dirumahkan oleh pemberi kerja. Tidak sedikit mereka yang dirumahkan tak mendapatkan gaji.

 

“Namun ada beberapa dari yang dirumahkan tersebut juga mengalami PHK mengingat usaha dari si pemberi kerja belum bisa berkembang kembali,” kata Syaifullah, Rabu (24/6/2020) lalu.

 

Mencegah gelombang PHK makin parah, pemerintah pusat membuat kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan pencegahan Covid-19. Meski sekolah dan tempat wisata belum diperbolehkan dibuka, sejumlah fasilitas publik seperti pelabuhan dan bandara mulai beroperasi. Menyusul supermarket, mall dan gerai makanan yang kini boleh didatangi. Pelonggaran ini menjelma menjadi istilah populer, new normal atau tata cara kehidupan yang baru. Pakai masker, jaga jarak aman dan selalu cuci tangan.

 

Kebijakan new normal ini tampak diadaptasi kepala daerah, meski tak menerapkan PSBB di wilayahnya, seperti Bontang. Rumah ibadah mulai diperbolehkan menggelar salat berjamaah. Gerai atau kedai kopi tak lagi ditertibkan aparat sampai menghentikan aturan jam malam dan barikade sejumlah jalan protokol.

 

Semua langkah tersebut diharapkan kembali membuka keran usaha yang mampet. Roda bisnis berputar lagi sehingga pekerja dibutuhkan. Tapi apa benar terwujud?

 

Sejauh ini, Disnaker Kota Bontang belum menerima laporan para pemberi kerja yang mempekerjakan kembali karyawan yang telah dirumahkan. Terlebih dari usaha perhotelan dan tempat hiburan seperti karaoke keluarga.

 

“Belum ada sampai sekarang, karena mereka seperti perhotelan dan tempat hiburan menyanyi keluarga walaupun sudah new normal namun belum bisa kembali stabil seperti semula, sedangkan salah satu pusat perbelanjaan ada mereka akan kembali mempekerjakan para pekerja yang dirumahkan namun tidak sepenuhnya,” ungkap Syaifullah.

Mengacu keterangan Disnaker Bontang, sejumlah sektor usaha kadung tergerus dampak pandemi. Perhotelan, hiburan, restoran-kafe hingga perusahaan jaringan ritel disebut sektor paling terguncang.

 

Sementara itu,  perusahaan BUMN maupun swasta di Bontang belum pernah melaporkan adanya langkah PHK atau merumahkan karyawannya, Syaifullah menambahkan.

 

“Untuk perusahaan tidak ada laporan sampai sekarang namun hanya Work From Home (WFH) dan dibayar sesuai kinerjanya saja. Jadi terjadinya PHK dan dirumahkannya pekerja rata-rata berasal dari usaha menengah ke bawah. Kalau perusahaan industri tidak ada hanya sebatas pengurangan jam kerja dan itu saya rasa wajar saat ini,” ujarnya.

 

Mengacu Laporan Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian dianalisis Bank Indonesia Perwakilan Kaltim (hingga April 2020), jumlah pekerja yang di-PHK menembus 22.027 jiwa di Kaltim. Sementara mereka yang dirumahkan mencapai 23.193 pekerja.

 

Disebutkan, pekerja di usaha perhotelan, pertambangan dan perdagangan merupakan sektor terbanyak yang mengalami PHK. Tak ayal, angka pengangguran Kaltim meningkat tajam. Tahun 2019, angka pengangguran Kaltim sebanyak 137.189 orang. Menggunakan asumsi dampak pandemi, jumlah pengangguran dapat meningkat 16,06 persen. Itu jika dominan pekerja yang dirumahkan kembali dipekerjaan. Kalau tidak, angka PHK Kaltim 2020 bisa tembus 45.000 orang.

Ketua PHRI Bontang H. Rustam (kiri) dan Sekretaris PHRI Kaltim H. M. Zulkifli.
Ketua PHRI Bontang H. Rustam (kiri) dan Sekretaris PHRI Kaltim H. M. Zulkifli.

 

Kamar-kamar Hotel Tak Berpenghuni

 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bontang, Rustam, tidak sedikit pelaku usaha perhotelan yang harus merumahkan banyak karyawannya. Sebagian besar hotel dan cottage melakukan keputusan ini di Bontang.

 

“Termasuk karyawan dari hotel saya. Hingga ada salah satu hotel yang sempat tutup selama pandemi Covid-19,” ungkap Rustam saat ditemui, Rabu (1/7/2020).

 

Tidak kurang 30 hotel maupun homestay yang merumahkan rata-rata tiga per empat karyawannya. Lebih separuh dari seluruh pekerja. Belum termasuk pengusaha katering dan gerai kopi atau kafe. Kamar sepi tamu, ballroom atau aula buat nikahan atau acara besar dilarang, membuat kantong pendapatan hotel seret.

 

Sekretaris Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Kaltim H. M. Zulkifli menyebutkan, rata-rata tingkat hunian atau okupansi hotel bahkan tidak sampai 10 persen selama Kaltim diterpa pandemi.

 

“Ditutupnya hotel sebagai salahsatu langkah untuk memutus mata rantai Covid-19. Berakibat rendahnya tingkat hunian.  Misalnya satu hotel memiliki 80 kamar, sedangkan kamar terisi antara 5-8 kamar per malam bahkan ada yang tidak memiliki pengunjung sama sekali,” ungkapnya.

 

Anjloknya angka pengunjung hotel disebabkan penutupan layanan transportasi seperti bandara, terminal dan pelabuhan komersil. Diperparah dengan penutupan destinasi wisata. Tidak berjalannya bisnis hotel berimplikasi pada kemampuan perusahaan menggaji karyawan.

 

Sayangnya, Zulkifli tak mengetahui dengan pasti angka karyawan yang dirumahkan maupun mengalami PHK di Kaltim. Begitu pula dengan pekerja yang kembali dipanggil bekerja setelah sempat dirumahkan sementara.

 

Meski demikian, lanjut Zulkifli, masing-masing manajemen hotel memiliki kebijakan terkait tenaga kerjanya. Ia akui ada hotel yang merumahkan karyawan tidak dengan gaji penuh. Strategi lainnya, mengatur jam kerja secara shif.

 

“Jika tetap dipekerjakan juga, tidak ada tamu yang dilayani dan tidak ada juga pekerjaan yang harus dilakukan. Menurunnya pengunjung tentu tidak ada pemasukan lebih yang didapat sehingga bingung nantinya untuk menggaji karyawan tersebut,” ungkapnya.

 

Zulkifli menyebutkan, tidak semua langkah PHK pekerja hotel disebabkan pandemi Covid-19. Sejumlah hotel melakukan PHK lantaran masa kontrak karyawan telah habis.

 

Pasca pemberlakuan new normal, banyak pengusaha perhotelan menyambut baik. Sebagai asosiasi, PHRI Kaltim mengimbau penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 disiplin dilakukan manajemen hotel dalam pelayanannya.

 

“Semoga dengan diberlakukannya New Normal kondisi bisa normal kembali dan untuk penerapan protocol kesehatan sebelum adanya covid-19 hotel telah menerapkannya sejak jauh hari hanya tinggal menjaga jarak pengunjung hotel saja lagi.

 

Serupa, pelaku usaha hotel di Bontang juga mulai menata bisnis kembali setelah pemerintah membuka tempat wisata lokal.  Rustam menyebutkan, ia juga telah memanggil kembali karyawan yang sempat dirumahkan.

“Saran buat teman-teman pemilik hotel, bisa memasang atau membuat peta wisata sejak di pintu masuk Bontang. Agar memudahkan wisatawan berkunjung ke tempat wisata di sini. Ini perlu disambut positif,” kata Rustam.

 

Jangan Lengah

 

Melonggarkan publik mengakses fasilitas umum dengan maksud memutar ekonomi bukan berarti tak membawa konsekuensi. Potensi penularan virus corona masih membayang.

 

Enggan kecolongan, anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam mendorong para pelaku usaha tidak mengabaikan protokol pencegahan Covid-19. Meski diakui, penerapan di lapangan dapat menghadapi kendala kala berhadapan dengan sikap tidak disiplin pengunjung atau masyarakat luas.

 

“Seharusnya pemilik usaha jika ada pengunjung yang datang tidak dengan menerapkan protokol kesehatan ya jangan dilayani.Terapkan aturan itu dengan tegas agar dari pengunjung juga bisa sadar,” tegasnya.

 

Jika diperlukan, Gugus Tugas Penandangan Covid-19 Kota Bontang dapat mencabut izin usaha bagi pengusaha yang tak patuh pada protokol kesehatan. “Saya sangat setuju jika hal tersebut dilakukan,” ujarnya.

 

“Ekonomi memang perlu untuk dihidupkan kembali namun tetap sesuai dengan aturan yang sudah ada. Karena yang keliaran ke mana-mana belum tentu mereka tidak bawa virus,” kata Nursalam.

 

Oh ya, untuk Intan dan mereka yang sedang mencari pekerjaan; hati-hati saat melamar, apalagi lewat situs lowongan kerja. Tak hanya sebabkan masalah ekonomi, pengangguran akibat PHK massal juga menciptakan peluang. Penipuan berkedok perekrutan atau lowongan kerja bakal marak. Harus diakui, tahun 2020 gak asyik. (*) 

 

Penulis: Aji Sapta Dian Abdi

Editor: Umil Surya

Article Lainnya


DPRD dan Pemkot Bontang Sepakat Harus Ada Kajian Tandingan Klaim Aman PT IMM

DPRD dan Pemkot Bontang Sepakat Harus Ada Kajian Tandingan Klaim Aman PT IMM

PARADASE.id - Wacana pemanfaatan air dari bekas lubang tambang batu bara PT Indominco Mandiri (IMM) ...

Dalam Bayang-bayang Banjir Musiman

Dalam Bayang-bayang Banjir Musiman

MASIH kental di ingatan Romi Rizka, ia bersama warganya di RT 41 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontan...

Salah Persepsi Hingga Abai UU Kerap Sebabkan Perselisihan Hubungan Industrial

Salah Persepsi Hingga Abai UU Kerap Sebabkan Perselisihan Hubungan Industrial

PARADASE.id – Perselisihan hubungan kerja masih kerap terjadi antara pekerja dan perus...

Kasus Narkotika Dominasi Persidangan PN Bontang, Banyak Pelaku Tak Jera Meski Dihukum Berat

Kasus Narkotika Dominasi Persidangan PN Bontang, Banyak Pelaku Tak Jera Meski Dihukum Berat

PARADASE.id – Terhitung sejak Januari hingga Juli 2020, Pengadilan Negeri (PN) Kota Bontang te...

JELAJAH