Kembali ke Artikel
Isu Penyimpangan APBD Serang Neni Walikota Bontang Neni Moerniaeni. (ist)
22 Nov/2019

Isu Penyimpangan APBD Serang Neni

22 Nov 2019 Liputan Khusus

PARADASE.ID. Jagat maya di Kota Taman mendadak heboh. Pemberitaan dari salah satu media online: membuat sejumlah pejabat di Bontang tak bisa tidur nyenyak. Judul berita itu cukup bombastis: Unsur Korupsi APBD Kota Bontang. Diterbitkan 18 November 2019.

Mengambil nara sumber dari pihak Sentra Kajian Strategis (SKS) Mahasiswa. SKS Mahasiswa menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.

 

Wanita berkerudung itu dituduh melambungkan sejumlah item belanja yang termaktub di APBD Bontang 2019.  Item tersebut adalah proyek Pasar Rawa Indah, pembangunan rumah sakit tipe D dan program keberangkatan para ketua RT di Kecamatan Bontang Barat. Proyek dan program strategis itu awalnya dianggarkan Rp 1,4 triliun. Tapi belakangan meningkat menjadi Rp 1,6 triliun. Kenaikan hingga Rp 200 miliar itulah yang dituduhkan sebagai dugaan perkara korupsi.

 

Jelas saja Neni mengklarifikasi tuduhan itu. Untuk menyangkalnya, Neni tidak ingin menjelaskan sendirian. Dia mengajak empat pejabat terkait untuk menjelaskan duduk perkara itu di hadapan wartawan.

 

Mereka adalah: Plt Sekda Agus Amir; Inspektorat Daerah (Itda) Eni Ruswati; Kepala Bidang Anggaran Ilham; Kepala Dinas Kesehatan Bahauddin; mantan sekretaris lelang Andi Hasanuddin Akmal; Camat Bontang Barat Marthen.

 

Pertemuan dengan insan pers itu digelar di rumah jabatan wali kota, Kamis (21/11/2019) sore.

 

Neni mengambil kesempatan berbicara pertama. Neni dalam penjelasannya, menyangkal semua tuduhan yang dihadapkan kepada Pemkot Bontang. Kata dia, tuduhan itu  tidak mendasar.

 

Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil tidak bisa diputuskan secara sepihak. Karena harus melalui sejumlah tahapan dan meknisme. Mulai dari melibatkan DPRD Bontang hingga diajukan ke meja gubernur Kaltim. Setelah semuanya beres, baru kembali lagi ke Pemkot Bontang.

 

"Jadi saya informasikan bahwa berita itu tidak benar,” kata Neni berapi-api.

 

Selanjutnya, Neni mempersilakan Plt Sekda untuk menjelaskan terkait mekanisme pembahasan anggaran sebelum disahkan di pariourna DPRD.

 

Agus Amir dalam penjelasannya mengakui adanya peningkatan anggaran. Dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,6 triliun. Namun kenaikan anggaran itu sudah melalui mekanisme yang benar. Karena merujuk atas perintah gubernur. Tertuang melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 903/4507/1397-III/2019. Surat itu dikeluarkan 12 Agustus 2019. Isinya  tentang evaluasi Raperda Bontang terkait APBD-P 2019. Soal kenaikan anggaran itu dipengaruhi atas adanya tambahan pendapatan di APBD Bontang 2019. Tambahan anggaran itu berasal dari bantuan keuangan (Bankeu) APBD Kaltim Rp 20,75 miliar; dana bagi hasil (DBH) pajak  Rp 23, 8 miliar; dan penyesuaian target pendapatan lain-lain yang sah Rp 1 miliar.

 

Karena itu, dia menyebut tuduhan SKS Mahasiswa aneh. Karena kalau yang disangkakan adalah kenaikan dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,6 triliun, jelas tuduhannya tidak tepat.

 

“Karena sebelumnya APBD-P ini disahkan ketua DPRD yang kala itu dijabat Pak Nursalam. Bahkan perubahan ini sudah melalui SK Gubernur Kaltim. Inilah yang menjadi rujukan kami selaku eksekutif pengguna anggaran," ujar Agus Amir.

 

Selanjutnya giliran Kepala Dinkes dr Bahaudin  yang menjelaskan ihwal pembangunan rumah sakit tipe D. Kata dia, proyek itu sangat penting agar rumah sakit ini nantinya dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Karena, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang sudah tipe C. Hal yang sama pada dua rumah sakit swasta di Bontang yang juga sudah menjadi kelas C. Konsekuensinya biaya pengobatan di rumah sakit tipe C lebih mahal.

 

"Hal inilah yang mendasari kami untuk membangun rumah sakit tipe D,” katanya.

 

Dua titik yang akan dipilih untuk membangun rumah sakit tipe D. “Di kantor Dinkes yang lama atau di Puskesmas Bontang Lestari," celetuk Neni menambahkan.

 

Pembangunan rumah sakit ini memang setengah dikebut. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2018, izin operasional baru bisa dikeluarkan setelah pembangunan dan fasilitas sudah lengkap. Bantahan lainnya pun datang dari mulut Sekertaris Inspektorat Bontang, Andi Hasanuddin Akmal. Andi membantah isu permainan pemenang lelang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang untuk menentukan kontraktor yang akan mengerjakan kelanjutan pembangunan Pasar Rawa Indah.

 

Kata Andi, proses lelang sudah sesuai prosedur. Tercatat ada empat perusahaan yang kala itu melamar. Keempat perusahaan itu kemudian beradu dalam lelang terbuka.

 

Lelang dilakukan 2017 silam. Proses lelang berlangsung di pendopo wali kota. Dari empat perusahaan yang ikut, 3 di antaranya BUMN. Dan satu perusahaan swasta.

 

Dari hasil klasifikasi dan harga, PT Sasmita keluar sebagai pemenang. Satu-satunya perusahaan yang bukan BUMN. PT Sasmita menawarkan Rp 90 miliar. “Angka paling rendah di antara empat perusahaan yang mengikuti lelang itu,” tambah Andi.

 

Marthen mendapat giliran terakhir memberikan penjelasan di hadapan para pewarta. Marthen menjelaskan perihal keberangkatan ketua RT dan sejumlah staf kelurahan ke luar kota. Kata dia, program ini merupakan upaya peningkatan SDM. “Program ini sudah dibahas bersama sebelum dieksekusi. Jadi smua tahapan telah kami lakukan,” ungkap Marthen. (***)

 

 

Reporter       :Supri

Editor             “Zuajie

Article Lainnya


Enam Pusat Pelayanan Publik Baru bagi Warga Bontang

Enam Pusat Pelayanan Publik Baru bagi Warga Bontang

PARADASE.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meresmikan enam bangunan fasilitas pelayanan publik d...

Balas Dendam dan Menganiaya, Pemuda Tanjung Laut Indah Diringkus

Balas Dendam dan Menganiaya, Pemuda Tanjung Laut Indah Diringkus

PARADASE.id - Dendam menjadi motif penganiayaan Ws (19) kepada seorang remaja (17) yang diduga sebag...

Belajar dari Rumah Resmi Diberlakukan di Bontang

Belajar dari Rumah Resmi Diberlakukan di Bontang

PARADASE.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meluncurkan program “Belajar dari Rumah” ...

DPRD dan Pemkot Bontang Sepakat Harus Ada Kajian Tandingan Klaim Aman PT IMM

DPRD dan Pemkot Bontang Sepakat Harus Ada Kajian Tandingan Klaim Aman PT IMM

PARADASE.id - Wacana pemanfaatan air dari bekas lubang tambang batu bara PT Indominco Mandiri (IMM) ...

JELAJAH