Kembali ke Artikel
DPRD Geram Mayoritas Kepala OPD Tak Hadiri Rapat Paripurna  Pembahasan Raperda Anggota DPRD Bontang Nursalam. (M.Safril/paradase.id)
30 Apr/2021

DPRD Geram Mayoritas Kepala OPD Tak Hadiri Rapat Paripurna Pembahasan Raperda

PARADASE.id - Anggota DPRD Bontang, Nursalam menyoroti sejumlah Kepala Organisas Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Kota Bontang  yang tidak hadir dalam rapat paripurna masa sidang  ke III, Rabu (28/04/2021).

 

Rapat diagendakan untuk membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari DPRD dan lima Raperda dari Pemkot Bontang. 

 

Rapat itu hanya dihadiri sebagian dari Kepala OPD, yakni Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kota (PUPRK), Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Pelaksana Tugas (PLt) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), PLt Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Badan Perencanaan, Penelitan, dan Pengembangan (Bapelitbang).

 

Sementara Kepala OPD yang tidak hadir dan hanya mengirimkan stafnya antara lain,  Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan(Disdikbud) ,Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemadam dan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Diskop UKMP), Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.  

 

Nursalam mengatakan, kehadiran kepala OPD dalam rapat tersebut dianggap sangat penting. Lantaran, pembahasan mengenai Raperda tersebut akan lebih efektif jika dibahas  antara legislatif dan eksekutif. Terlebih ada Raperda yang berasal dari Pemkot Bontang. 

 

"Bisa kita lihat di sini (aula rapat paripurna DPRD), hanya beberapa kepala OPD yang hadir. Bahkan ada yang mengirim staffnya saja," ujar Nursalam saat mengikuti rapat, Rabu (28/04/2021) siang.

 

Diapun meminta agar kejadian serupa tidak lagi terulang, hal itu supaya para kepala  OPD mengerti dengan Perda yang akan disahkan nantinya  agar dan tidak berakhir mandul. 

 

"Kehadiran kepala OPD sangat penting karena rapat ini merupakan pengambilan keputusan dan kebijakan bagi masyarakat Kota Bontang. Jadi saya minta jangan diulangi," tukasnya.

 

Sebagai informasi, Raperda yang berasal dari DPRD dan dibahas pada rapat paripurna antara lain, raperda tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis, perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, rencana pembangunan industri, keolahragaan, penataan, dan pembangunan menara telekomunikasi. Kemudian penanggulangan banjir.

 

Sementara Raperda yang berasal dari pemkot Bontang yakni tentang cadangan pangan pemerintah daerah, pajak daerah, penyelenggara kearsipan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, pencabutan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang. (Adv)

 

 

Penulis : M.Safril

Editor  : Umil Surya

Article Lainnya


Bandara Sepinggan Balikpapan Tetap Beroperasi di Tengah Larangan Mudik

Bandara Sepinggan Balikpapan Tetap Beroperasi di Tengah Larangan Mudik

PARADASE.id - General Manager Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Barata Singgih Riwahono menyampaikan...

Kejagung Mau Lelang Aset Sitaan Asabri dan Jiwasraya

Kejagung Mau Lelang Aset Sitaan Asabri dan Jiwasraya

PARADASE.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana melelang barang bukti yang disita dari perkara ko...

Diskop UKMP Bontang Beberkan Solusi Jaringan Pemasaran Produk UMKM

Diskop UKMP Bontang Beberkan Solusi Jaringan Pemasaran Produk UMKM

PARADASE.id - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop UKMP) Bontang membeb...

Asosiasi Pemkot Ungkap Penyebab Dana Desa 'Nganggur' di Bank

Asosiasi Pemkot Ungkap Penyebab Dana Desa 'Nganggur' di Bank

PARADASE.id - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sekaligus Wal...

JELAJAH