Kembali ke Artikel
Dishub Pastikan Tak Ada Regulasi yang Dilanggar Soal Bongkar Batu Bara di Pelabuhan Lok Tuan RDP DPRD Kota Bontang, Selasa (23/2/2021)
23 Feb/2021

Dishub Pastikan Tak Ada Regulasi yang Dilanggar Soal Bongkar Batu Bara di Pelabuhan Lok Tuan

23 Feb 2021 Berita Terkini Bontang

PARADASE.id - Rencana  penggunaan Pelabuhan Lok Tuan untuk muatan batu bara dianggap masih  dalam koridor hukum yang berlaku. 

 

Kasi Angkutan Umum  Dinas Perhubungan Welly Sakius menyebut, tidak  ada  aturan yang melarang pelabuhan umum untuk mengangkut batu bara ataupun benda berbahaya lainnya.

 

Seperti yang sudah dilakukan di Pelabuhan Lok Tuan selama ini yang memuat angkutan iso tank, kenel dan bahan peledak. 

 

"Tidak ada yang mengatur, pelabuhan umum bisa dipakai jika terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) tidak dimiliki oleh pihak yang bersangkutan. Kan pelabuhan itu digunakan untuk kepentingan umum," ujar Welly usai mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Bontang, Selasa (23/02/2021) siang. 

 

Namun untuk hal tersebut, pihak pengguna jasa muat di pelabuhan umum harus memastikan aspek keselamatan serta  mematuhi aturan yang berlaku di daerah lokasi pelabuhan tersebut.

 

Seperti, berat maksimal  kendaran maksimal 8  ton, menutup kendaraan dengan terpal jika memuat batu bara serta hanya boleh melintas di jam ditentukan yakni pukul 21.00 hingga  06.00 wita. 

 

Pihaknya pun nantinya akan meminta ke penyedia jasa untuk menyiapkan alat timbangan kendaraan agar bisa diawasi oleh Dinas Perhubungan. 

 

"Kami sudah koordinasi dengan Pelindo dan KSOP dan mereka menyatakan aman. Kalaupun dalam prosesnya nanti pihak pengguna  pelabuhan melanggar ketentuan maupun mencemari lingkungan, kami pasti akan menghentikan kegiatan mereka," ujarnya.

 

Mengenai potensi pendapatan asli daerah, Welly menyebut pemerintah bisa mendapat keuntungan jika pelabuhan Lok Tuan dijadikan pelabuhan muat batubara. Seperti bagi hasil, jasa pembersihan, pajak penerangan jalan dan berbagai  retribusi.

 

"Potensinya ini, bisa lebih besar dibandingkan  angkutan penumpang yang berjalan selama ini," ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan kekeuh menolak rencana penggunaan pelabuhan untuk muat batu bara. Hal itu lantaran banyaknya laporan masyarakat yang khawatir adanya pencemaran yang berlebihan jika hal tersebut terjadi. 

 

 

Untuk hal itu, pihaknya akan mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut dengan mengundang beberapa instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), KSOP, Pelinda dan Syahbandar.  

 

"Kami akan rapatkan ulang untuk membahas rencana ini. Karena menyangkut kepentingan orang banyak. Terutama warga Lok Tuan," pungkasnya.(*)

 

 

Penulis: M. Safril

Editor : Umil Surya

Article Lainnya


Komisi III Desak Pemkot Bontang Serius Tangani Ancaman Buaya di Pemukiman

Komisi III Desak Pemkot Bontang Serius Tangani Ancaman Buaya di Pemukiman

PARADASE.id - Konflik buaya dan manusia di Bontang akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan pub...

Geber Proyek Ibu Kota Baru, WSKT Bangun Jargas Rumah Tangga

Geber Proyek Ibu Kota Baru, WSKT Bangun Jargas Rumah Tangga

PARADASE.id - Emiten konstruksi BUMN, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)) melalui EPC Division me...

Bos Kapal Wajib Beri Asuransi  Kesehatan dan Jaminan PHK

Bos Kapal Wajib Beri Asuransi Kesehatan dan Jaminan PHK

PARADASE.id - Pemilik kapal perikanan wajib memberikan asuransi kepada Anak Buah Kapal (ABK). Selain...

Komisi III Janji Anggarkan  Perbaikan Hotel Grand  Mutiara Bontang yang Terancam Runtuh

Komisi III Janji Anggarkan Perbaikan Hotel Grand Mutiara Bontang yang Terancam Runtuh

PARADASE.id - Komisi III DPRD Bontang menggelar sidak di kawasan Hotel Grand Mutiara, pada Sel...

JELAJAH