Kembali ke Artikel
Dalam Bayang-bayang Banjir Musiman Banjir di Kota Bontang yang merendam ratusan RT pada awal Juni 2019 lalu. (Foto: Drone Bontang/Ist)
06 Aug/2020

Dalam Bayang-bayang Banjir Musiman

06 Aug 2020 Berita Utama Bontang

MASIH kental di ingatan Romi Rizka, ia bersama warganya di RT 41 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, harus disibukkan dengan timbunan lumpur yang memenuhi isi rumah. Padahal saat itu, mayoritas umat muslim khusyuk menjalankan ibadah salat Idul FItri tahun 2019 lalu.

 

Petaka banjir tepat di malam takbiran meredupkan perayaan lebaran yang mestinya disambut suka cita. Seharian, 4 Juni 2019 atau sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 H, hujan deras mengguyur Bontang.

 

Di kediamannya yang berada di Gang Atletik 21, Jalan Pattimura, banjir menggenang setinggi 60 cm sampai  1 meter. Romi mengatakan, kawasannya menjadi titik aliran air terakhir melalui Sungai Siagian sebelum bermuara ke laut lewat Kelurahan Bontang Kuala. “Ketika banjir di wilayah Bontang Permai surut, jadi pembuangan airnya ke sini melalui Sungai Siagian,” ujar Ketua RT 41 itu pada Paradase.id pada akhir Juli 2020 lalu.

 

Malangnya, air laut tengah pasang saat itu. Waktu banjir surut jadi terasa lebih lama dari biasanya.  “Jadi waktu itu, air baru mulai surut selepas sholat ied,” kata Romi.

 

Ia menceritakan, hampir seluruh rumah warga RT 41 terendam air. Nyaris seluruh umat muslim di wilayahnya itu pun urung salat id karena harus membersihkan endapan lumpur pasca banjir. “Kalau yang tidak terlalu parah terendamnya paling satu hari selesai. Ada yang sampai berhari-hari.”

 

Ia bersyukur tidak ada korban jiwa maupun terluka meskipun kerugian materil yang dialami warga mencapai puluhan hingga ratusan juta akibat banjir kala itu. Lemari, kasur, sofa kursi dan perabot tak tahan air rusak dibuatnya. Romi menghitung, tak kurang Rp 2 juta ia merugi.

 

Senada, warga Romi bernama Andi Alam menceritakan banjir di rumahnya mencapai ketinggian dada orang dewasa. Ia sekeluarga terpaksa mengungsi. Gelombang air datang begitu cepat sehingga cuma berkas-berkas penting dan laptop yang sempat diselamatkan.

 

Tidak sampai 5 jam selepas dzuhur, air yang masih setinggi lututnya itu mendadak sudah lebih semeter kala ia menengok rumahnya dari pengungsian.

 

“Sekitar jam lima sore balik lagi ada berkas seperti ijazah saya yang ketinggalan karena lihat kondisi air naik terus. Pas sampai rumah kondisi air sudah sampai dada saya, jadi ijazah sama berkas saya yang lainnya habis semua basah waktu itu,” jelasnya.

 

Sofa, kulkas, lemari dan barang lainnya terendam. Butuh berhari-hari membersihkan seisi rumah akibat banyaknya lumpur bersarang. “Kalau kerugian nggak tahu sudah berapa. Karena pas cek rumah waktu ambil ijazah itu kayak sofa, kulkas lemari dan barang lainnya ngambang semua sudah. Tilam juga pada basah semua. Kurang lebih empat hari kemarin bersihkan rumah,” kisah Alam.

 

Terparah 34 Tahun Terakhir

 

Kawasan RT 41 di Kelurahan Api-Api itu hanya satu dari 117 RT yang terendam banjir di seluruh wilayah Bontang. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang, tak kurang 5.636 KK dan 20.967 jiwa yang terdampak. Kecamatan Bontang Utara merupakan wilayah terparah di mana 63 RT dan 14.184 jiwa menjadi korban banjir.

 

Sementara di Kecamatan Bontang Barat, banjir menyerang 31 RT dengan 4.497 jiwa. Lalu di Bontang Selatan, sebanyak 23 RT dengan 2.287 jiwa terdampak banjir tahunan itu. Kepala BPBD Bontang Ahmad Yani mengakui, banjir Juni 2019 merupakan banjir terparah dalam 34 tahun terakhir yang terjadi di Bontang.

 

“Di Bontang Selatan, banjir terparah ada di RT 29 Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan ketinggian air 50 cm. Kecamatan Bontang Utara ada di Kelurahan Api-Api RT 07 dengan ketinggian 100 cm dan Bontang Barat di Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Kanaan,” lanjutnya.

 

Yani mengungkapkan, nyaris seluruh kawasan di Bontang rentan mengalami banjir. Seperti di Kelurahan Tanjung Laut Indah, khususnya RT 04, 05 dan 06 yang rutin langganan banjir. Berada di dataran rendah ditambah konstruksi rumah warga dari beton dan pondasi yang ditimbun membuat rumah kian rendah. Sebagian wilayah beresiko terdampak banjir rob.

 

Pelebaran drainase dinilai percuma dilakukan pada dataran rendah ini. Lebih jauh, BPBD Bontang mengusulkan pembangunan polder agar air tertampung. Pihaknya pun menyarankan, rumah panggung lebih cocok ada warga yang ingin membangun rumah di kawasan semacam ini. “Jadi kepada masyarakat ketika akan membangun rumah, data yang kami miliki bisa dijadikan acuan seperti apa untuk ketinggian yang yang harus dibangun,” beber Yani.

 

Dalam pemetaan BPBD Bontang, terungkap jika Sungai Dahlia yang hulu sungainya berada di Kecamatan Bontang Barat dan melintasi Kelurahan Gunung Elai di Kecamatan Bontang Utara hingga menyatu kembali dengan cabang Sungai Bontang di UD Tani itu tak berfungsi. Hulu Sungai Dahlia mengalami penyempitan akibat pemukiman warga yang masif dan diperparah dengan banyaknya bangunan warga di sepanjang sisi sungai.

 

Kalau sudah begini, Sungai Bontang menampung semua debit air dari hulu yang bersumber dari dataran yang lebih tinggi yakni Desa Suka Rahmat dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Timur. Sungai Dahlia juga terhubung dengan Sungai Siagian yang bermuara di Bontang Kuala.

 

Temuan itu menjadi alasan perlunya normalisasi Sungai Dahlia sebagai penampung jalur air kala hujan maupun banjir kiriman dari dataran tinggi menuju laut. Pengerukan sungai dan memfungsikan kembali sungai perlu disegerakan. “Setelah dilakukan pengerukan dan pelebaran sungai oleh dinas terkait, ketika hujan hanya terjadi di wilayah Bontang saja maka tidak akan terjadi banjir yang parah karena daya tampung sungai-sungai yang ada di Bontang telah terbuka.”

 

“Namun ketika terjadi hujan di daerah hulu sekitar KM 4 jalan poros Bontang-Samarinda, lalu debit air disana juga meningkat maka bisa dipastikan sekira satu jam maka air akan sampai di Kelurahan Telihan dan akan mengalami banjir karena mendapatkan kiriman meskipun di Bontang tidak terjadi hujan,” jelas Yani.

 

Ia berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dapat turun serta dalam penanganan banjir. Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang Kota (PUPRK) bekerja pada penanganan kontruksi bangunan serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) pada pengawasan Garis Sempadan Sungai (GSS).

 

Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada ranah perizinan dan pengawasan dan Satpol PP pada ranah penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-undang (UU). Tak  ketinggalan ketegasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) soal kebersihan lingkungan. “Kami BPBD pada tahap evakuasi bencana. Seandainya Sungai Dahlia ini bisa dimaksimalkan, Bontang bisa mengalami banjir sangat kecil kemungkinannya,” harapnya.

 

Banjir tahun lalu menjadi alarm bencana musiman yang sepatutnya diantisipasi. Lebih 20 ribu warga Bontang terdampak dengan kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Penataan kembali fungsi sungai dan tata ruang perkotaan khususnya sistem drainase sebagai jalur air jika tak ingin mimpi buruk berulang.

 

Tugas ini ada di pundak Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang. Disebutkan, normalisasi sungai, pembangunan turap di sisi sungai hingga pemeliharan drainase mulai digencarkan kembali pasca banjir parah yang lalu.

 

“Kita sudah melakukan beberapa normalisasi sungai di beberapa titik. Seperti Sungai Guntung, Sungai Kanimbungan, sungai yang ada di BTN KCY (Jl. Kalimantan) dan sungai di Kelurahan Api-Api tepatnya di belakang Bank Danarta (Jl. Jet Ski I),” papar Kabid Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang, Karel, saat ditemui Selasa (21/7).

 

Penurapan bibir sungai juga rampung dilakukan pada sejumlah titik. Di antaranya pada jalur sungai di Kelurahan Gunung Elai, Sungai Siagian dan sungai yang melintasi wilayah Kelurahan Kanaan dan Telihan. Penurapaan pada lokasi terakhir ini, disempurnakan Kodim 0908/Bontang melalui pola karya bakti.

 

Sementara pada pemeliharaan drainase, dilakukan perbaikan lantai drainase agar aliran air tak tergenang. Upaya yang disebut sebagai leveling lantai drainase ini menvegah endapan di badan parit.

 

“Contohnya seperti di depan Apotek Sambera dan SMA N 01 Bontang sehingga air dari parit mengalir ke badan sungai yang mengarah langsung ke Bontang Kuala.”

 

Hasilnya sejauh ini, klaim Karel, air dari sungai tidak lagi meluap ke jalan dan daratan sehingga menimalisir potensi banjir. Bulan Agustus ini diprediksi menjadi puncak musim hujan. Langkah normalisasi dan pemelirahan drainase yang telah dilakukan dinilai sesuai harapan.

 

“Alhamdulillah, sekarang tidak sampai meluap lagi  kejalan dan air bisa dialirkan dengan maksimal. Semoga curah hujan tidak terlalu tinggi seperti tahun lalu,” katanya.

 

Normalisasi dan pembangunan turap sungai di Gunung Elai dilanjutkan pada tahun ini. Sumber anggaran kegiatan berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kalimantan Timur dengan besaran mencapai Rp 18 miliar. Pengerjaan lanjutan mencakup pemasangan sheet pile pada sisi sungai yang sejajar dengan Jalan Brokoli.

 

Kepada BPBD Bontang Ahmad Yani (kiri) dan Kabid Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang, Karel.
Kepada BPBD Bontang Ahmad Yani (kiri) dan Kabid Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang, Karel.

 

“Tolong Dibantu, Pak Gubernur.”

 

Pelebaran dan pengerukan sungai yang membelah Kota Bontang bukan satu-satunya upaya strategis melawan banjir. Pemerintah menyatakan Bontang juga menderita akibat banjir kiriman yang datang dari hulu sungai serta dataran tinggi. Kota ini merupakan tiga wilayah terendah di Kaltim dengan 0-50 meter di atas permukaan laut. Diapit Selat Makassar dan kawasan pertambangan perusahaan batu bara yang eksploratif terhadap perubahan fungsi hutan sebagai resapan air.

 

Karena posisinya yang rendah, Bontang menjadi jalur gelombang air kala hujan deras mengguyur wilayah hulu. Ditambah berada di wilayah dengan masa musim penghujan yang cukup panjang, dari Desember hingga Juni.

 

Pembuatan bendungan di titik tertentu pada aliran sungai dianggap cara tepat menghalau banjir kiriman ini. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bahkan memohon kepada Gubernur Kaltim Isran Noor agar usulan pembuatan bendungan di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur itu segera direalisasikan.

 

“Saya berharap Pak Gubernur, agar direalisasikan pembangunan bendungan pengendali ini. Agar banjir besar di Bontang tak terulang kembali,” kata Neni dalam video conference Musrenbang Provinsi Kaltim, Selasa (28/4) lalu.

 

Neni mengakui adanya potensi banjir kiriman lantaran Bontang dikepung sejumlah aktivitas pertambangan di Kutai Kartanegara maupun Kutai Timur. Hematnya, integrasi antara Pemprov Kaltim dan pemerintah daerah dalam penanganan banjir mutlak diperlukan jika ingin masalah tahunan ini kelar.

 

Kebutuhan akan bendungan tersebut dirincikan Kabid Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang, Karel. Ia mengatakan Bendungan Suka Rahmat dapat disebut sebagai objek vital yang berfungsi mengatur debit air dari hulu yang mengalir ke Bontang. “Nah pengerjaan pembangunannya akan dilakukan oleh pihak dari Dinas PU Provinsi Kaltim karena memasuki wilayah Kutim,” kata Karel.

 

Sejauh ini, ia mengatakan pihaknya sudah kerap mengadakan pertemuan bersama Dinas PU Kaltim. Namun, kendala muncul pada persoalan kesiapan lahan. Pemprov saat ini masih menginventarisir lahan karena rencana pembangunannya berada di areal hutan lindung. Selain itu, terdapat pula klaim kepemilikan lahan oleh warga setempat.

 

“Tentu saja ini aneh, wilayah tersebut adalah hutan lindung tapi kenapa warga bisa memiliki lahan di sana. Pihak provinsi juga sudah sering menghadap kepada Kementerian Agraria untuk membahas pinjam pakai lahan dari hutan lindung tersebut,” kata Karel.

 

Foto kiri: Kondisi rumah warga di Telihan saat banjir Juni 2019 lalu. (Risnawan PM). Kanan: Evakuasi warga di Kelurahan Kanaan.
Foto kiri: Kondisi rumah warga di Telihan saat banjir Juni 2019 lalu. (Risnawan PM). Kanan: Evakuasi warga di Kelurahan Kanaan.

 

Perselisihan lahan di kawasan hutan lindung antara pemerintah dan warga bukan hal baru. Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bijaksana menghadapi klaim masyarakat atas lahan dalam rencana pembangunan bendungan.

 

Ia mengungkapkan, tidak sedikit pula warga yang telah mendiami lokasi sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung. Pemerintah dapat mengupayakan kejelasan status lahan sebelum melangkah jauh.

 

“Kan duluan masyarakat tinggal di sana baru turun penetapan lokasi tersebut sebagai status HL (hutan lindung, red). Pemerintah memang menetapan sebagai lokasi HL tetapi di dalam lokasi tersebut ada pemiliknya yaitu masyarakat, jadi harus dibebaskan terlebih dahulu lahan masyarakat,” imbuh Agus, Selasa (4/8/2020).

 

Namun, Agus menyampaikan ada alternatif lain jika lahan menjadi kendala saat ini. Pemda dapat mengajukan pinjam-pakai lahan ke kementerian terkait agar pembangunan bendungan dapat terlaksana. Apalagi diperuntukkan untuk masyarakat,” lanjutnya.

 

Komisi III DPRD Bontang disebut cukup intens berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk mendorong pembangunan bendungan. Selain menghalau debit air berlebih dari hulu, gelombang air yang ditampung dapat difungsikan dan dimanfaatkan.

 

Ia mendesak Pemprov Kaltim juga aktif membangun koordinasi antara Pemkot Bontang, Pemkab Kutim dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rencana pembangunan bendungan ini. Berhubung manfaat dari pembangunan bendungan menyinggung ketiga wilayah tersebut.  “Setidaknya ada kesepahaman terlebih dahulu jika penanganan banjir bisa ditangani dengan adanya bendungan tersebut,” tutup Agus. (*)

 

Penulis: Aji Sapta Dian Abdi

Editor: Umil Surya

Article Lainnya


Gubernur Kaltim Segera Terbitkan Surat Edaran Libur Nasional 9 Desember

Gubernur Kaltim Segera Terbitkan Surat Edaran Libur Nasional 9 Desember

PARADASE.id - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor segera menerbitkan surat edaran ke...

Si Kembar  Wisuda

Si Kembar Wisuda

Oleh : Rusmiati Indrayani Inway #123 Sabtu 28 November 2020 si kembar diwisuda. WI...

Rumah Calon Wawali 02 Pilkada Bontang Diserang

Rumah Calon Wawali 02 Pilkada Bontang Diserang

PARADASE.id - Warga di sekitar Jalan MH Thamrin, Kelurahan Bontang Baru, digegerkan dengan aksi peny...

Wagub Hadi Minta Hulu Sungai Diperhatikan

Wagub Hadi Minta Hulu Sungai Diperhatikan

PARADASE.id - Pembangunan penanganan banjir di Kaltim terus dilakukan dengan dukungan Kementerian PU...

JELAJAH